Petani VS Negara - Mustain

Detail Petani VS Negara - Mustain

Nasib petani di pedesaan semakin terpuruk ketika ideologi developmentalism menjadi pilihan paradigma pembangunan rezim Orde Baru (yang ironisnya konsep ini bukan sepenuhnya produk elite negara, melainkan hasil konstruksi kekuatan capital global) yang kenyataannya sangat problematik bagi petani— dengan ditopang investasi modal asing secara besar-besaran melalui industrialisasi yang untuk keperluan operasionalnya sangat memerlukan ketersediaan tanah (Fauzi, 2001: 286). Akibatnya, tanah menjadi komoditas dan memunculkan pasar tanah, sehingga investor lebih tertarik menanamkan modalnya dalam bentuk tanah karena akan sangat menguntungkan. Proses ini tanpa disadari telah mengintegrasikan petani dengan tanahnya ke dalam sistem kapitalisme melalui ekpansi pasar dengan fasilitas intervensi kebijakan negara.

Jika diperhatikan secara cermat, latar belakang konflik pertanahan di pedesaan umumnya bersumber dari perebutan tanah antara perkebunan (baik yang difasilitasi negara maupun swasta) dan rakyat petani. Akar persoalan konflik perkebunan di satu sisi didapat dari sejarah lahirnya hak erfpacht yang kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah perkebunan. Pengelolaan HGU tersebut dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan peruntukan, penguasaan, dan pengasingan terhadap masyarakat sekitar atas peran koeksistensi sehingga memicu manifestasi konflik laten.

Gambar produk